Bawaslu Menyebut Pilkada Serentak 2020 Rawan Money Politik

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 5 Oktober 2020 - 08:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Money Politik menjadi kerawanan dalam Pilkada Serentak 2020. (Foto : Idxchannel.com)

Hallotangsel.com, Jakarta – Money Politik menjadi kerawanan dalam Pilkada Serentak 2020, yang mendapat perhatian serius dan menyeluruh dari badan pengawas pemilu (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menjelaskan, salah satu kerawanan yang paling tinggi disetiap pemilihan Kepala Daerah adalah money politik. 

Indikasi praktek tidak sedap ini, berpotensi terjadi terlebih ditengah pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap karut marutnya perekonomian masyarakat. 

“Oknum tertentu akan memanfaatkan situasi yang ada untuk bermain money politik bagi kepentingan politik praktis,” katanya, Senin (5/10/2020).

Untuk itulah, pihaknya melakukan pencegahan berbasis sosialisasi para stakeholder seperti kepala lingkungan, tim sukses dan tim kampanye dalam menjelaskan bahanyanya money politik. Terdapat empat hal yang ditimbulkan oleh money politik bagi masyarakat dan demokrasi.

“Yang pertama bahwa kalau terjadi money politik maka itu ada sanksi pidananya 3 tahun dan denda. Jika itu dilakukan oleh kami para penyelenggara maka hukumannya ditambah sepertiga. Yang kedua bahaya politik uang itu adalah harga diri kita itu tidak punya karena harga diri kita mau dihargakan dengan materi dalam bentuk uang,” sebutnya.

Yang ketiga adalah, sangat wajar misalnya dengan pola politik uang atau transaksional jika kepala daerah terpilih untuk meninggalkan masyarakatnya,  sebab masyarakat sudah dibayar ketika memilih.

Sedangkan yang ke empat, masyarakat menjadi penyumbang perilaku-perilaku korupsi para elit. Sebab, besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh suara sehingga ketika terpilih akan berbuat korup.

Sementara itu, Ketua KPU kota Mataram Husni Abidin mengungkapkan, para penyelenggara terus mengingatkan para paslon dan pemilih agar tidak bertransaksi atau bermoney politik. Sanksi tegas akan dikenakan kepada pemberi dan penerima yang terbukti melakukan money politik.

Husni Abidin menekankan, agar para wajib pilih tidak memilih pemimpin berdasarkan pemberian uang maupun lainnya. 

“Sebagai penyelenggara maka kita akan memberi sanksi baik kepada pemberi dalam hal ini Paslon dan penerima karena hal itu merupakan pidana pemilu,” imbuhnya.

Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi maka masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas. Pemimpin yang amanah dan berintegritas akan tercipta jika para wajib pilih menentukan pilihan dengan rasional. 

Karenanya pada tanggal 9 Desember 2020 seluruh wajib pilih di kota Mataram akan datang ke tempat pemungutan suara dengan penuh kedisiplinan terhadap protokol covid-19 untuk memilih pemimpin kota Mataram lima tahun kedepan. (rad)

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Berita Terkait

Daftar Lengkap Susunan Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Berdasarkan Poster Viral
Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Pasangan Prabowo – Gibran di Pemilu 2024
10 Tanggul Jebol, Upaya Evakuasi Terhambat Arus Deras dalam Peristiwa Banjir Bandang di Demak
Wisuda 573 Mahasiswa Unhan, Menhan Prabowo Subianto: Indonesia Harus Kejar Penguasaan STEM
Kembali Sentuh All Time High, Kapitalisasi Pasar BBRI Tembus Rp913 Triliun
Berkat Program BRInita, Kelompok PKK Rawa Barat Sukses Budidaya Hidroponik dan Ikan Nila
Bukti Keberpihakan Pada Ekonomi Kerakyatan, Kredit UMKM BRI Tembus Rp1.068,7 triliun
KPK Periksa Kemal Redindo, Anak Mantan Mentan SYL Soal Dugaan Aliran Uang Korupsi dan Jual Beli Jabatan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 14:40 WIB

Daftar Lengkap Susunan Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Berdasarkan Poster Viral

Jumat, 16 Februari 2024 - 16:53 WIB

Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Pasangan Prabowo – Gibran di Pemilu 2024

Selasa, 13 Februari 2024 - 14:12 WIB

10 Tanggul Jebol, Upaya Evakuasi Terhambat Arus Deras dalam Peristiwa Banjir Bandang di Demak

Selasa, 13 Februari 2024 - 10:42 WIB

Wisuda 573 Mahasiswa Unhan, Menhan Prabowo Subianto: Indonesia Harus Kejar Penguasaan STEM

Senin, 12 Februari 2024 - 19:26 WIB

Kembali Sentuh All Time High, Kapitalisasi Pasar BBRI Tembus Rp913 Triliun

Minggu, 11 Februari 2024 - 17:04 WIB

Berkat Program BRInita, Kelompok PKK Rawa Barat Sukses Budidaya Hidroponik dan Ikan Nila

Rabu, 7 Februari 2024 - 21:24 WIB

Bukti Keberpihakan Pada Ekonomi Kerakyatan, Kredit UMKM BRI Tembus Rp1.068,7 triliun

Rabu, 7 Februari 2024 - 10:17 WIB

KPK Periksa Kemal Redindo, Anak Mantan Mentan SYL Soal Dugaan Aliran Uang Korupsi dan Jual Beli Jabatan

Berita Terbaru

https://ageneuro2024.id/ https://andre-malraux-montataire.ac-amiens.fr/spuh/ https://librarian.stitek.ac.id/chui/ https://cine-screen.fr/wp-content/full/ slot qris slot qris Dewahoki303 Dewahoki303