Aparatur Sipil Negara Berpotensi Jadi Ancaman Pejawat Kepala Daerah

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 11 Agustus 2020 - 09:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Pengamat politik dari Universitas Brawijaya, Wawan Sobari. (Foto : malangtimes.com)

Hallotangsel.com, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, mengatakan aparatur sipil negara (ASN) berpotensi menjadi peluang, atau ancaman bagi pejawat kepala daerah yang maju kembali dalam pilkada 2020.


Menurut Wawan, ASN bisa menjadi kesempatan untuk pejawat memenangkan pilkada.


“ASN itu bisa menjadi kesempatan untuk petahana (pejawat) untuk memenangkan kembali. Atau justru menjadi ancaman bagi petahana,” kata  Wawan dalam keterangan resminya, Senin (10/8/2020).


Wawan menuturkan, ASN dapat mendorong elektabilitas pejawat kepala daerah yang mencalonkan diri kembali.


Akan tetapi, ASN akan berada pada posisi yang berbahaya karena menciptakan rivalitas jika pejawat kepala daerah tidak menggerakkan ASN ebagai pendukungnya.


Wawan menyebutkan, hasil studinya di Jawa Timur menunjukkan ada praktik birokrat partisan.


Pejawat kepala daerah bisa melakukan kontrol efektif agar birokrat selalu berada di bawah kendalinya. Kemudian, pejawat dapat mengawasi dengan cermat kebijakan promosi jabatan. 


“Betul yang disampaikan pak menteri (MenPAN-RB Tjahjo Kumolo), ada kepala sekolah jadi pendukung tiba-tiba jadi kepala dinas. Itu terjadi di Jawa Timur,” ujarnya.


Kemudian, ada insentif keuangan yang bisa diatasnamakan kebijakan kepala daerah meski itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Keberanian pejawat dalam menjalankan program pemerintah pusat hingga 80 persen di saat daerah lain baru 70 persen dapat menjadi instrumen mendulang popularitas.


“Daerah di mana petahana maju di dalam pilkada 2020 itu relatif lebih risiko, distorsi netralitas ASN itu lebih tinggi dari daerah lain, 80 persen berisiko tinggi,” tutur Wawan.


Ia menambahkan, ASN dalam praktik birokrat partisan dapat mengarahkan tender agar menguntungkan pengusaha yang berafiliasi pada pejawat. ASN dapat merancang alokasi dana hibah untuk organisasi tertentu yang mendukung pejawat.


Namun, perlu dibedakan keberpihakan ASN ntara sebagai “pelaku” dan “korban”.


Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Menurut Wawan, aspek kultural dan aturan netralitas hanya melihat ASN sebagai pelaku. Ia mengatakan, perlu mengembangkan regulasi yang meminimalisasi ASN sebagai korban politik pejawat. 


Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan menyatakan, 10 daerah yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi soal ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) di Pilkada 2020.


Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Kondisi  itu berdasarkan indeks kerawanan pilkada (IKP) Pilkada 2020.


“Ada 10 daerah yang kami kategorikan indeks kerawanan terkait dengan netralitas ASN cukup tinggi. Ini IKP menjadi early warning atau peringatan awal bagi kami untuk menentukan strategi pengawasan,” kata Abhan dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/8/2020).


Menurutnya, 10 daerah itu yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Agam.


Dia menuturkan, 10 daerah ini sengaja diumumkan untuk mengantisipasi agar ketidaknetralan terjadi secara masif. (inf) 

Berita Terkait

Daftar Lengkap Susunan Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Berdasarkan Poster Viral
Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Pasangan Prabowo – Gibran di Pemilu 2024
10 Tanggul Jebol, Upaya Evakuasi Terhambat Arus Deras dalam Peristiwa Banjir Bandang di Demak
Wisuda 573 Mahasiswa Unhan, Menhan Prabowo Subianto: Indonesia Harus Kejar Penguasaan STEM
Kembali Sentuh All Time High, Kapitalisasi Pasar BBRI Tembus Rp913 Triliun
Berkat Program BRInita, Kelompok PKK Rawa Barat Sukses Budidaya Hidroponik dan Ikan Nila
Bukti Keberpihakan Pada Ekonomi Kerakyatan, Kredit UMKM BRI Tembus Rp1.068,7 triliun
KPK Periksa Kemal Redindo, Anak Mantan Mentan SYL Soal Dugaan Aliran Uang Korupsi dan Jual Beli Jabatan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 14:40 WIB

Daftar Lengkap Susunan Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Berdasarkan Poster Viral

Jumat, 16 Februari 2024 - 16:53 WIB

Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Pasangan Prabowo – Gibran di Pemilu 2024

Selasa, 13 Februari 2024 - 14:12 WIB

10 Tanggul Jebol, Upaya Evakuasi Terhambat Arus Deras dalam Peristiwa Banjir Bandang di Demak

Selasa, 13 Februari 2024 - 10:42 WIB

Wisuda 573 Mahasiswa Unhan, Menhan Prabowo Subianto: Indonesia Harus Kejar Penguasaan STEM

Senin, 12 Februari 2024 - 19:26 WIB

Kembali Sentuh All Time High, Kapitalisasi Pasar BBRI Tembus Rp913 Triliun

Minggu, 11 Februari 2024 - 17:04 WIB

Berkat Program BRInita, Kelompok PKK Rawa Barat Sukses Budidaya Hidroponik dan Ikan Nila

Rabu, 7 Februari 2024 - 21:24 WIB

Bukti Keberpihakan Pada Ekonomi Kerakyatan, Kredit UMKM BRI Tembus Rp1.068,7 triliun

Rabu, 7 Februari 2024 - 10:17 WIB

KPK Periksa Kemal Redindo, Anak Mantan Mentan SYL Soal Dugaan Aliran Uang Korupsi dan Jual Beli Jabatan

Berita Terbaru

https://ageneuro2024.id/ https://andre-malraux-montataire.ac-amiens.fr/spuh/ https://librarian.stitek.ac.id/chui/ https://cine-screen.fr/wp-content/full/ slot qris slot qris Dewahoki303 Dewahoki303